Thursday, April 15, 2010

dari detik

Vaksin Meningitis Berstatus Darurat
Merry Wahyuningsih - detikHealth




Ilustrasi (Foto: BKKBN)Jakarta, Vaksin meningitis terus menjadi sorotan karena diyakini telah terkontaminasi dengan bahan dari babi. Status vaksin meningitis saat ini adalah darurat tapi belum halal karena hingga kini belum ditemukan adanya vaksin lain yang tidak menggunakan media babi.

Sebelumnya sempat terjadi kehebohan para calon jamaah haji atau umrah. Banyak calon jamaah haji atau umrah yang membatalkan keberangkatannya karena ada keharusan melakukan vaksin meningitis.

"Vaksin meningitis bersifat darurat dan darurat bukan berarti halal," kata KH Ma'ruf Amin, Ketua Fatwa MUI, dalam seminar sehari 'Pentingnya Penyediaan Obat Halal di Indonesia' di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (31/3/2010).

Dalam seminar yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan ini, Ma'ruf menyampaikan bahwa produk halal adalah hak dari konsumen, baik bahan makanan maupun obat dan vaksin.

Para ilmuwan, produsen obat dan pemerintah seharusnya segera mencari solusi untuk menggantikan vaksin meningitis yang sekarang masih bersifat darurat, bukan halal.

Dalam masalah vaksin meningitis ini, komisi fatwa MUI telah menetapkan fatwa yang isinya:
Penggunaan vaksin meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah haram.
Penggunaan vaksin meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh, apabila ada kebutuhan mendesak.
Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara, selama belum ditemukan vaksin meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Saudi Arabia masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Dr Mulyorini R. Hilwan, MS, selaku pengurus LPPOM MUI Bidang Auditing mengatakan bahwa tidak hanya vaksin meningitis yang harus dikaji kembali agar ditemukan bahan lain yang bersifat halal, tapi hendaknya obat-obatan lain yang beredar di Indonesia harus disertifikasi kehalalannya.

Menurutnya konsumen tidak akan paham masalah obat yang haram dan halal, tapi mereka memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Namun hingga saat ini, belum ada satupun obat dan vaksin yang tersertifikasi halal.(mer/ir)

No comments: